PKS GELAR PELATIHAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN MASYARAKAT

Untuk memperkuat peran kader dimasyarakat, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Bandar Lampung menggelar pelatihan komunikasi dan pengelolaan masyarakat. Mengusung tema revitalisasi dakwah sya’biyah, diharapkan kader PKS harus menjadi bagian dari masyarakat dan bersama dengan masyarakat bekerja untuk kebaikan masyarakat.
Sekretaris Umum DPD PKS Bandar Lampung, Agus Djumadi mengatakan kader PKS harus menjadi bagian masyarakat, mendakwahkan nilai-nilai agama.
“kemampuan kader PKS dakam berinteraksi dengan masyarakat merupakan keharusan dan mestinya bisa terjadi secara alami dan inheren dalam setiap diri kader. Sehingga semakin hari dakwah ini memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat baik dalam hal pionir kebajikan”, kata Agus.
Sementara itu. Ketua Panitia Kegiatan, Muchlas Bastari mengatakan gerakan dakwah yang diusung PKS tidak boleh jauh apalagi lepas dari masyarakat.

“gerakan dakwah lahir dari rahim masyarakat, gerakan dakwah  hadir untuk masyarakat, karena itu gerakan dakwah juga harus bisa bekerja bersama masyarakat,” kata Muchlas.

Gerakan dakwah akan lemah dan gagal ketika  tidak bisa membangun hubungan yang kuat  dengan masyarakat di mana gerakan dakwah itu berada.

“PKS tidak boleh hadir hanya untuk kadernya  saja, tapi PKS hadir untuk kadernya  dan  masyarakat  sebagaimana firman Alloh SWT  kalian adalah ummat terbaik yang diciptakan  sebagai rahmat bagi semua manusia. Menjadi rahmat bagi semua manusia,  menjadi pewarna bagi masyarakat tidak akan kita capai kecuali dengan berinteraksi langsung dan intens dengan masyarakat atau kata anak muda sekarang kudu gaul”, pungkas Muchlas.

Acara ini sendiri dilaksanakan di GSG DPW PKS Lampung, (11/11), dan dihadiri oleh 500 kader PKS. Sebagai pengisi acara PKS menghadirkan Ustadz Ahmad Jazuli, S.IP, anggota DPD RI, dan Ustadz Ahmad Yani dari Jakarta.

Contact Person : Agus Djumadi (Sekretaris Umum DPD PKS Bdl) 081541015027

DPC PKS Kec. PANJANG KURBAN 5 SAPI

Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Kecamatan Panjang melakukan pemotongan hewan kurban dan memberikan bantuan pembangunan masjid kemarin.  Ketua DPC PKS Panjang, Aslam Surahman menjelaskan bahwa 5 ekor sapi yang didapat, berasal  dari sumbangan kader dan simpatisan PKS.  3 sapi dari DPD PKS Bandar Lampung dan 2 sapi dari kader dan simpatisan PKS yang ada di panjang. “Tahun lalu DPC Panjang memotong 2 sapi, Alhamdulillah tahun ini meningkat sehingga kita bisa memotong 5 sapi dan 2 kambing sumbangan dari DPW PKS Lampung ”.

Menurut ketua DPC PKS Panjang juga, “hewan kurban ini akan dipotong dan dibagikan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa se kecamatan panjang serta masyarakat disekitar kantor DPC PKS Panjang.  Pelaksanaannya dipusatkan di halaman kantor DPC PKS Panjang di Jl. Selat Malaka II.  Sedangkan yang lainnya dilakukan di daerah Srengsem dan juga Karang Raya Timur.”
Menurut salah seorang warga panjang, Heru, mengatakan “pembagian daging kurban ini diterima dengan suka cita oleh warga yang menerima, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.  Selain itu juga menunjukkan PKS masih memiliki kepedulian terhadap masyarakat panjang khususnya fakir miskin dan dhuafa. Semoga kepedulian seperti ini masih terus ada dimasa masa mendatang”.

Selain melakukan pembagian daging kurban, DPC PKS panjang juga memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Mutaalimin di Karang Raya Timur .  Bantuan tersebut diterima oleh Ketua Pengurus Masjid, bapak Supratman yang didampingin tokoh masyarakat Ust. M. Zen dan Ust. Haikal.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Hendri Kurniawan dari FPKS menyampaikan  bahwa,   ” bantuan ini merupakan sumbangan yang dikumpulkan dari kader dan simpatisan PKS di panjang yang peduli terhadap kondisi sosial yang ada dilingkungan para kader dan simpatisan.  Karena setiap pengurus dan kader PKS harus peduli dan tanggap terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan disekitarnya”.

Pengurus masjid menyampaikan terima kasih kepada DPC PKS atas bantuan yang diberikan, “insya allah bantuan ini akan membantu penyelesaian pembangunan Masjid Nurul Mutaalimin dan dengan selesainya pembangunan, mudah mudahan masjid ini akan semakin ramai dan makmur dalam menyebarkan nilai nilai Islam”.

DPC PKS Panjang juga menyerahkan bantuan untuk kegiatan para ustadz dan penceramah yang ada di panjang, dengan harapan dapat membantu kelancaran kegiatan para ustadz dan pencaramah dalam menjalankan tugas dakwah di kecamatan panjang. 

Kegiatan ini diakhiri dengan makan bersama antara anggota DPRD FPKS, pengurus DPC PKS, kader dengan masyarakat yang hadir sehingga menjadi ajang silaturahmi antara PKS dengan dengan tokoh masyarakat, para ustadz, dan masyarakat panjang

KPU Verifikasi Faktual Kantor PKS

KPU Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi faktual ke kantor DPD PKS Kota Bandar Lampung,selasa (30/10).Verifikasi faktual merupakkan tindak lanjut dari verifikasi adminnistrasi sebelumnya.Hadir dalam rombongan KPU ketua KPU Kota andar Lampung Fauzi Heri,di dampingi oleh sekertaris KPU beserta staf.
Saat menyambut tim verifikasi, ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, Syarif Hidayat mengatakan PKS Bandar Lampung siap untuk di verifikasi.

“ Bahkan sebelum  Tim Verifikasi  dari KPU datang, PKS telah melakukan verifikasi mandiri terhadap persyaratan untuk mengikuti  pemilu. Terutama sekali kami memverifikasi ulang KTA PKS” ucap syarif.
Sementara itu, ketua KPU Bandar lampung, Fauzi Heri mengatakan bahwa kedatangan tim verifikasi KPU Bandar Lampung  ini merupakan amanat dari undang – undang No 8 Tahun 2012 Tentang pemilu legislatif.
“saat ini kita melakukan 2 tahap verifikasi, pertama kami memverifikasi keberadaan kantor partai dan kepengurusannya. Kedua kami akan  verifikasi KTA langsung ke rumah – rumah”, kata Fauzi Heri.
Dari hasil verifikasi tersebut, KPU meminta PKS Bbandar Lampung melengkapi kekurangan yang ada.
“Ada beberapa poin yang harus dilengkapi  PKS,  pertama  terkait dengan administrasi kantor dan kedua masalah administrasi susunan kepengurusan” kata Fauzi  Heri
Menanggapi hasil  verifikasi itu, syarif  menyatakan  siap melengkapi  kekurangan tersebut,dan segera di serahkan ke KPU.
“InsyaAllah dalam satu hari kami selesaikan apa yang diminta KPU”kata syarif.

Contact Person :
Agus Djumadi (Sekretaris Umum DPD PKS Bdl) : 081541015027

Puskaptis: Hanya PKS yang Solid

Hasil quick count bebrapa lembaga survey menunjukan selisih suara antara Fauzi Bowo dengan Jokowi tipis. MNC Research merilis Fauzi Bowo 47,09% dan Jokowi 52,91%. Sedang LSI Fauzi Bowo 46.19%, Jokowi 53.81%.

Dari hasil qucik count ini tampak ada kenaikan signifikan suara Fauzi Bowo di putaran dua. Dari 34,05% (putaran 1) menjadi 46,19% (putaran 2 quick count versi LSI) jadi ada kenaikan 12,14%.
Tambahan suara Fauzi Bowo dari mana?

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid tambahan suara untuk Fauzi Bowo hanya berasal dari suara para loyalis PKS pendukung pasangan calon Hidayat Nur Wahid-Didik J pada putaran pertama lalu. "Kecuali PKS, suara pendukung lain terbelah," ujar Husin seperti dimuat di koran Tempo (21/19). Bahkan Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia, Setia Darma, mengungkapkan hal yang sama .

Seperti sudah diketahui, pada putaran pertama pemilu kada DKI Jakarta pasangan Hidayat-Didik yang diusung PKS memperoleh suara 11,72 % sedang hasil putaran dua menunjukkan ada kenaikan suara Fauzi Bowo sebesar 12,14 % dan ini sebagian besar berasal dari suara PKS.

Fakta ini menunjukkan PKS masih menjadi partai paling SOLID sekaligus membuktikan struktur dan kader PKS punya komitmen pada hasil syuro. Inilah Partai Kader Sejati dengan loyalitas yang tak bisa digoyahkan oleh berbagai isu, fitnah, caci maki yang bertebaran di media. 

Soliditas antara suara qiyadah dengan lapisan kader inilah rahasia kekuatan PKS yang tak dimiliki dan tak bisa ditiru oleh partai-partai lain. Syuro yang menjadi landasan gerak dan ketsiqohan para kader inilah yang menjadi modal besar bagi partai dakwah ini dalam melangkah mengarungi setiap fase menuju kejayaan ummat. Jatuh bangun dalam pilkada, pileg, adalah biasa dalam pendakian menuju kemenangan.

PKS Bantu Perlengkapan Sekolah Untuk 600 Anak

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandar Lampung, Minggi (8/7), memberikan bantuan perlengkapan anak sekolah berupa tas, buku dan alat tulis kepada 600 siswa kurang mampu. Penyerahan secara simbolis dilakukan Sekretaris Umum DPD PKS Bandar Lampung Agus Djumadi, A.Md, di kantor DPD PKS Bandar Lampung di Kelurahan Gedung Air, Tanjung Karang Barat.

Agus Djumadi menyatakan bantuan perlengkapan sekolah berupa alat tulis kepada 600 siswa kurang mampu ini sebagai bentuk kepedulian DPD PKS Bandar Lampung kepada orang tua siswa dengan maksud meringankan beban memasuki tahun ajaran baru ini. 600 siswa kurang mampu penerima bantuan alat tulis itu tersebar di 13 kecamatan yang ada di Bandar Lampung.

Contact Person : Agus Djumadi  (Sekretaris Umum DPD PKS Bandar Lampung) 081541015027

Wamenkes: Indonesia Terlalu Bebas untuk Rokok

Pelaksana tugas (plt) Menteri Kesehatan (Menkes) Ali Gufron mengaku sulit mengatur produksi, peredaran, dan penggunaan rokok sebagai bahan mengandung zat adiktif yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dia menilai Nusantara ini adalah negeri yang terlalu bebas untuk rokok.

"Terlalu banyak pemangku kepentingannya seperti perusahaan rokok dan petani tembakau. Intinya, wilayah Indonesia terlalu bebas untuk rokok. Mau mengatur gambar peringatan bahaya rokok di produknya saja nggak bisa," ujar Ali Gufron yang juga Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).

Hal itu disampaikan Ali saat rapat kerja (raker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Kemenkes di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6) dalam rilis DPD hari ini.

Padahal, penetapan persyaratan produksi, peredaran, dan penggunaan rokok bertujuan untuk menekan dan mencegah gangguan atau kerugian kesehatan bagi diri dan/atau masyarakat sekeliling. Ia menyatakan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebenarnya mengatur produksi, peredaran, dan penggunaan rokok.

"UU mengaturnya meskipun tidak eksplisit. Tetapi kita operasionalkan," ucapnya.

Kemenkes mengatur pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Zat Adiktif. Zat adiktif yang dimaksud meliputi tembakau dan produk yang mengandung tembakau.

Kemenkes berusaha untuk menyusun draf RPP Zat Adiktif dan selanjutnya menyerahkan draf kepada Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra).

"Kita tinggal menunggu Menko Kesra menyerahkannya ke Istana (presiden). Kami menghitung risiko atau kerugian ekonomi dan sosialnya, pertimbangan filosofinya," sambungnya.

Beberapa senator atau anggota Komite III DPD seperti Abdi Sumaithi (asal Banten) dan Sulistiyo (asal Jawa Tengah) mempertanyakan pengaturan produksi, peredaran, dan penggunaan rokok di wilayah Indonesia.

"Teori kesehatan menyatakan merokok merusak kesehatan tetapi mengapa pemerintah seperti Menteri Perindustrian menyatakan ingin mempertahankan pabrik rokok?" tanya kedua senator itu.

Ali Gufron juga menjelaskan mengapa Indonesia tidak menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi undang-undang. Sementara tiga negara terbesar penghasil tembakau, yaitu China, India, dan Brazil justru menandatangani dan meratifikasinya.

Ia mengaku, Indonesia kerap ditanyai negara-negara anggota World Health Organization (WHO) yang meratifikasinya. "Kita menjawab, 'di Indonesia masih ada perusahaan rokok dan petani tembakau'. Tapi mereka membalas, 'Samalah, di negara-negara lain juga sama, tapi mereka mau menandatanganinya kok Indonesia nggak'," jelas Ali.

Sebagai negara pengguna tembakau terbesar ketiga di dunia, Indonesia sebenarnya berperan aktif dalam penyusunan FCTC yang disahkan di Jenewa tahun 2004. Konvensi ditandatangani dan diratifikasi 174 negara.

Beberapa poinnya ialah pengurangan dan pembatasan iklan rokok, menambah cukai produk rokok, membubuhkan gambar peringatan bahaya rokok di produk rokok, menyediakan area khusus merokok, pembatasan akses anak terhadap rokok, dan penjualan rokok yang tertutup. Indonesia sesungguhnya melaksanakan beberapa poin seperti pengurangan dan pembatasan iklan rokok dan membuat area khusus merokok.
(Sumber: detik.com)