Jakarta (6/12) Pemerintah mengajukan anggaran Ujian Nasional (UN) 2012 sebesar Rp.580 miliar kepada
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Rohmani,
mengatakan angka tersebut tidak realistis.
Biaya tersebut menurut Rohmani terlalu besar hanya untuk menentukan kelulusan siswa. “Amat tidak
realistis. Angka setengah triliun itu terlalu besar untuk membiayai program yang sebenarnya tidak memiliki
andil langsung meningkatkan mutu pendidikan,” kata Rohmani.
Rohmani mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi anggaran. Mengingat keterbatasan
anggaran pendidikan. Apalagi UN bukan aktivitas yang memiliki kontribusi langsung terhadap perbaikan
pendidikan nasional.
Ia juga menyayangkan pemerintah belum bisa menentukan skala prioritas kebutuhan rill pendidikan nasional.
Yang ada selama ini kata Rohmani program yang disusun lebih pada untuk kepentingan elit birokrat.
Hal lain yang membuat angka Rp 580 miliar tersebut tidak realistis adalah output dari anggaran tersebut.
Rohmani mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk UN terlalu besar hanya sekadar menentukan kelulusan.
Seharusnya biaya ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan pendidikan pada aspek lainnya.
Untuk itu Rohmani berharap pemerintah perlu melakukan perubahan terutama mengganti UN sebagai
penentu kelulusan menjadi pemetaan mutu pendidikan. Pelaksanaannya pun tidak harus dilakukan setiap
tahun. Dan yang melakukan ujian kelulusan diserahkan pada pemerintah provinsi bekerjasama dengan
kabupaten/kota dan sekolah.
Untuk diketahui, angka UN tersebut naik sebesar Rp 17,2 miliar dari anggaran UN tahun 2011, yang hanya
sebesar Rp 562,8 miliar. Selain biaya yang besar, kenaikan sebesar Rp 17,2 miliar dinilai Rohmani terlalu
besar.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR, Rohmani,
mengatakan angka tersebut tidak realistis.
Biaya tersebut menurut Rohmani terlalu besar hanya untuk menentukan kelulusan siswa. “Amat tidak
realistis. Angka setengah triliun itu terlalu besar untuk membiayai program yang sebenarnya tidak memiliki
andil langsung meningkatkan mutu pendidikan,” kata Rohmani.
Rohmani mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi anggaran. Mengingat keterbatasan
anggaran pendidikan. Apalagi UN bukan aktivitas yang memiliki kontribusi langsung terhadap perbaikan
pendidikan nasional.
Ia juga menyayangkan pemerintah belum bisa menentukan skala prioritas kebutuhan rill pendidikan nasional.
Yang ada selama ini kata Rohmani program yang disusun lebih pada untuk kepentingan elit birokrat.
Hal lain yang membuat angka Rp 580 miliar tersebut tidak realistis adalah output dari anggaran tersebut.
Rohmani mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk UN terlalu besar hanya sekadar menentukan kelulusan.
Seharusnya biaya ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan pendidikan pada aspek lainnya.
Untuk itu Rohmani berharap pemerintah perlu melakukan perubahan terutama mengganti UN sebagai
penentu kelulusan menjadi pemetaan mutu pendidikan. Pelaksanaannya pun tidak harus dilakukan setiap
tahun. Dan yang melakukan ujian kelulusan diserahkan pada pemerintah provinsi bekerjasama dengan
kabupaten/kota dan sekolah.
Untuk diketahui, angka UN tersebut naik sebesar Rp 17,2 miliar dari anggaran UN tahun 2011, yang hanya
sebesar Rp 562,8 miliar. Selain biaya yang besar, kenaikan sebesar Rp 17,2 miliar dinilai Rohmani terlalu
besar.
0 komentar:
Posting Komentar